Reiventing Birokrasi

oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom

Reinventing birokrasi merupakan konsep new public management yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler melalui buku dengan judul Reinventing Government pada tahun 1992. Dipengaruhi oleh buku tersebut Presiden Bill Clinton melakukan pembaruan dalam birokrasi pemerintahannya.  Konsep Reinventing birokrasi adalah usaha untuk menerapkan jiwa dan kinerja wiraswasta kedalam birokrasi pemerintah. Istilah lainnya adalah mewiraswastakan birokrasi. Konsep mewiraswastakan birokrasi bukan berarti para pejabat harus menjadi pengusaha atau berdagang dengan masyarakat tetapi adanya upaya pejabat disertai semua komponen instansi publik untuk bekerja lebih keras untuk meningkatkan pendapatan melalui sumber-sumber yang tidak produktif menjadi produktif. Upaya mewiraswastakan birokrasi terdiri dari sepuluh prinsip yaitu sebagai berikut :

1.  Pemerintah bersifat sebagai katalis

Sebagai katalis maksudnya adalah pemerintah mampu membedakan fungsi sebagai pembuat kebijakan, peraturan, undang-undang dan sebagai pelaksana. Kemudian membantu organisasi publik mencapai tujuan, secara efektif, efisien, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas dengan menggunakan berbagaimacam metode. Seperti subsidi, bimbingan, penyuluhan, dan memberikan hadiah atau insentif.

2.  Pemerintah Milik Masyarakat

Pemerintah harus mau dikontrol, dikritik dan diawasi oleh rakyat. Bahkan kantor pemerintah harus dibuka 24 jam untuk menerima masukan, saran, kritik dan kontrol dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi bila pemerintah memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan pemerintah. Saat ini dengan adanya media sosial masyarakat sangat mudah melakukan kontrol terhadap pemerintah. Prinsip reiventing birokrasi pemerintah milik masyarakat yang maksudnya mengalihkan kontrol yang dimiliki pemerintah ke tangan masyarakat saat ini sudah terlaksana berkat media sosial.

3.  Pemerintah Kompetitif

Pemerintah kompetitif artinya adalah pemerintah mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayan untuk bersaing berdasarkan kinerja. Perbaikan birokrasi bisa terjadi dengan kompetisi, dimana kompetisi bisa memaksa badan dan birokrat secara fundamental. Oleh karena itu seorang pejabat selain harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat juga harus mampu meningkatkan kinerja bawahannya dan mencari cara yang kreatif untuk merangsangnya.

4.  Pemerintah Berorientasi Misi

Misi setiap badan pemerintah harus jelas, dan memberikan kebebasan kepada pimpinan untuk melaksanakan misi tersebut dalam batas-batas legal dan sah. Pemerintah yang berorientasi misi juga melakukan desentralisasi secara internal dengan menyederhanakan peraturan yang menghambat. Seperti misalnya peraturan yang terkait dengan anggaran, perizinan, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa.

5.  Pemerintah Berorientasi Pada Hasil

Result oriented adanya perubahan fokus dari kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketentuan menjadi akuntabilitas pada output atau hasil. Pimpinan pemerintahan mengukur kinerja istansi pemerintah, menetapkan target, memberi imbalan kepada instansi yang mencapai atau melebihi target dengan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran.

6.  Pemerintah Berorientasi Pelanggan

Pemerintah harus melayani warga masyarakat dalam berbagai kepentingan sebagai pelanggan yang utama. Pemerintah harus mengetahui apa keinginan masyarakat dengan berbagai metode kemudian merancang pelayanan sebagaimana keinginginan masyarakat tersebut. Salah satu contoh seperti target pelayanan tiga menit selesai, yang konsen dilaksanakan.

7.  Pemerintah Wiraswasta

Pemerintah wiraswasta dapat dijelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memfokuskan energi untuk menghabiskan anggaran tetapi juga menghasilkan uang. Hal tersebut dilaksanakan dengan kinerja yang baik dengan mengupayakan berproduktif dimana para pejabat berbuat untuk meningkatkan produktifitas sumber-sumber ekonomi yang rendah ke arah peningkatan produktifitas. Kinerja biasanya mengikuti etos kerja dunia usaha, oleh karena etos kerja tersebut ditransfer ke kinerja birokrasi pemerintah.

8.  Pemerintah Antisipatif

Pemerintah harus mencegah timbulnya masalah daripada melayani masyarakat untuk menghilangkan masalah. Hal itu menuntut pemerintah untuk berpikir kedepan dan memiliki perencanaan strategis, pemberian visi masa depan dan metode untuk melihat masa depan. Kata lainnya pejabat harus mampu mengajak pegawai dan masyarakat untuk melihat kesempatan apa di depan yang bisa diraih dan ditingkatkan.

9.  Pemerintah Desentralisasi

Pemerintah desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang pusat ke daerah melalui organisasi dan sistem yang sah dan legal. Pendelegasian tersebut memberikan kesempatan dan kebebasan kepada perangkat pemerintah di daerah untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sebagai pelaksana dan berani membuat keputusan. Hal tersebut secara perspektif juga harus dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk medelegasikan kewenangannya kepada staf tidak semua dikerjakan sendiri.

10.Pemerintah Berorientasi Pasar

Pemerintah harus memanfaatkan struktur pasar untuk memecahkan masalah dengan menciptakan insentif keuangan-inseftif pajak, sehingga organisasi swasta dan anggota masyarakat berperilaku pada pemecahan masalah sosial.

Sepuluh prinsip tersebut perlu untuk diakukan untuk pembauran birokrasi, sehingga bisa mengubah kinerja yang tidak produktif menjadi produktif lagi.

 

Sumber :

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Tinggalkan komentar