Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klungkung
Mengutip dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Badan kehormatan mempunyai tugas: memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota…
Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di…
Struktur Komisi pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang…
Struktur Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :…
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK KEAMANAN INFORMASI E-GOVERNMENT
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Tata kelola pemerintahan saat ini tidak bisa menghindar dari globalisasi, sehingga penyelenggaraannya berkembang pesat menuju implementasi e-Government….
Reiventing Birokrasi
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Reinventing birokrasi merupakan konsep new public management yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat. Konsep…