Mengutip dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Badan kehormatan mempunyai tugas: memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan KodeEtik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap …
Read MoreSusunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klungkung
Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkunganDPRD; mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan PemerintahDaerah; …
Read MoreBadan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih …
Read MoreStruktur Komisi pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan …
Read MoreStruktur Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Tata kelola pemerintahan saat ini tidak bisa menghindar dari globalisasi, sehingga penyelenggaraannya berkembang pesat menuju implementasi e-Government. Pemanfaatan teknologi, akan mempermudah dalam bertukar data ataupun informasi. Namun, …
Read MorePEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK KEAMANAN INFORMASI E-GOVERNMENT
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Reinventing birokrasi merupakan konsep new public management yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler …
Oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Good governanceadalah sebuah konsep dimana pemerintah bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas berbagai macam hal. Good governance adalah bersinerginya masyarakat, swasta dan pemerintah secara bahu membahu, …
Oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konsekuen. Memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, dengan …
Oleh Ni Nyoman Luh Witari dan I Wayan Surya Santosa Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk …
Read MorePERAN PERSANDIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG