Tupoksi

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

  1. perumuskan kebijakan tugasdi bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  2. pelaksanaan kebijakantugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  4. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi dan informatika dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
  3. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan dinas komunikasi dan informatika;
  4. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dinas komunikasi dan informatika;
  5. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas komunikasi dan informatika;
  6. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
  7. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas unit;
  8. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  9. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  10. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  11. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  3. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
  4. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat keluar;
  5. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak pegawai;
  6. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  7. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  8. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  9. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian.
  10. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
  11. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
  12. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian untuk penyatuan pendapat.
  13. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  14. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  15. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  16. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  17. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaianserta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  18. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
  19. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
  3. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan program kerja;
  4. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas komunikasi dan informatikasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
  6. melakukan pengelolaan anggaran dinas;
  7. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas;
  8. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas;
  9. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  10. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  11. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  13. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  14. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  15. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaandan keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  16. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  17. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam bidang pengelolaan data publik dan statistik, komunikasi publik dan pelayanan informasi publik.

 

Bidang Komunikasi mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di bidang komunikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  5. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  6. menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  7. melaksanakan pelayanan informasi piblik;
  8. melaksanakan layanan hubungan media; dan
  9. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  10. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  11. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  13. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  14. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  15. menginventarisasi permasalahan bidang komunikasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  16. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  17. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan penggunaan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan informasi di kabupaten/kota
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota; dan
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
  6. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Komunikasi Publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
  5. memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  6. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di kabupaten/kota;
  7. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
  8. mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  9. mengelola aduan masyarakat;
  10. melaksanakan standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
  11. memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  12. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota;
  13. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  14. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  15. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  16. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  17. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  18. menginventarisasi permasalahan seksi pengelolaan data publik dan statistik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  19. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  20. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  5. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di kabupaten/kota;
  6. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
  7. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  8. pengelolaan aduan masyarakat;
  9. standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
  10. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  11. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota ;
  12. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi komunikasi publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
  5. menguatkan kapasitas sumber daya untuk mendukung komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
  6. menyediakan akses informasi di Kabupaten/Kota;
  7. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
  8. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  9. membuat konten lokal;
  10. mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
  11. mendiseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  12. memberdayakan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  13. mengembangkan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
  14. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  15. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  17. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  18. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  19. menginventarisasi permasalahan seksi komunikasi publik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  20. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  21. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media;
  5. penguatan kapasitas sumber daya diseminasi informasi;
  6. penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota;
  7. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
  8. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  9. pembuatan konten lokal;
  10. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
  11. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  12. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  13. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
  14. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Pengelolaan Informasi Publikberdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Kabupaten/Kota;
  5. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implemantasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat;
  7. mengelola hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten/Kota;
  8. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  9. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  11. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  12. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  13. menginventarisasi permasalahan seksi pelayanan informasi publik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  14. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi deseminasi informasi, serta layanan hubungan media di Kabupaten/Kota;
  4. pelayanan informasi publik untuk implemantasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. layanan pengaduan masyarakat;
  6. pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten/Kota;
  7. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Bidang Telematika mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam bidang telematika, pengolahan data elektronik dan e-government

 

Bidang Telematika mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di bidang telematikaberdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
  5. memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
  6. menyelenggarakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  7. menyelenggarakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten/Kota;
  8. menyelenggarakan layanan keamanan informasi e-government;
  9. menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi e-government;
  10. menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
  11. melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
  12. menyelenggarakan ekosistem TIK smart city;
  13. menyelenggarakan government chif informstion officer (GCIO) pemerintah Kabupaten/Kota;
  14. mengembangkan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  15. menyelenggarakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota.
  16. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  17. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  18. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  19. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  20. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  21. menginventarisasi permasalahan seksi pelayanan informasi publik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  22. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  23. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Bidang Telematika mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
  6. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Seksi Pengendalian dan Penertiban Ponsel melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Klungkung, layanan keamanan informasi e-Government di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengendalian dan Penertiban Ponsel mempunyai fungsi :

  1. layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
  2. layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
  3. layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika Gevernment Cloud Computing;
  4. layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
  5. layanan filtering konten negative;
  6. layanan inter koneksi jaringan intra pemerintah;
  7. layanan penyediaan prasarana dan sarana komuniksi pemerintah;
  8. layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;
  9. layanan monitoring trafik elektronik;
  10. layanan penanganan insiden keamanan informasi;
  11. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
  12. layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
  13. pelaksanaan audit TIK, pengendalian dan penertiban ponsel;
  14. penyelenggaraan internet sehat kreatif inovatif dan produktif;
  15. pelaksanaan administrasi; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

Seksi Pengembangan e-Government melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan suber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi e-Government menyelenggarakan fungsi :

  1. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota;
  2. memberikan layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  3. memberikan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. memberikan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  5. memberikan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
  6. memberikan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
  7. promosi pemanfaatan layanan Smart City;
  8. memberikan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
  9. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  10. memberikan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. memberikan layanan peningkatan kapasitas Aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
  12. menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain;
  13. menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain;
  14. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
  15. pelaksanaan administrasi dinas;
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

  1. penetapan standar format data dari informasi, wali data dan kebijakan;
  2. layanan recovery data dan informasi;
  3. layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan nonpemerintahan;
  4. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
  5. layanan pengembangan aplikasi kepemerintahan dan publik;
  6. layanan inter opeperabilitas;
  7. layanan interkonektivitas;
  8. layanan publik dan kepemerintahan;
  9. layanan Pusat Aplikasi Program Interpece (API) daerah;
  10. layanan pengembangan Business Proces Reengineeringpelayanan di lingkungan pemerintahan dan nonpemerintahan (Stakeholder Smart City);
  11. layanan sistem informasi Smart City;
  12. layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  13. layanan penyediaan prasarana dan sarana pengendalian Smart City;
  14. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Bidang persandian mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam hal tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

 

Bidang Persandian mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di bidang persandian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyusun perumusan peraturan teknis kelola persandian untuk pengamanan informasi persandian;
  3. menyelenggarakan pengelolaan informasi berklasifikasi;
  4. mengelola sumber daya persandian;
  5. menyusun perumusan program peningkatan kesadaran pengamanan informasi dan kopetensi jabatan fungsional sandi;
  6. melaksanakan pengawasan operasional dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan data untuk pengamanan informasi persandian;
  7. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan persandian setiap perangkat daerah;
  8. melaksanakan pembinaan sumber daya persandian (SDP);
  9. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  10. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  12. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  13. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  14. menginventarisasi permasalahan bidang persandian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  15. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

 

Bidang Persandian mempunyai fungsi :

  1. perumusan peraturan teknis kelola persandian untuk pengamanan informasi persandian;
  2. pengelolaan informasi berklasifikasi;
  3. pengelolaan sumber daya persandian
  4. perumusan program peningkatan kesadaran pengamanan informasi dan kopetensi jabatan fungsional sandi;
  5. pengawasan operasional dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan data untuk pengamanan informasi persandian;
  6. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan persandian setiap perangkat daerah; dan
  7. pembinaan sumber daya persandian (SDP).

 

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam hal tata kelola persandian.

 

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi tata kelola persandian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
  3. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
  4. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  5. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian milik pemerintah daerah;
  6. melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  7. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  8. menyelenggarakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  9. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  10. meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis workshop dan/atau seminar;
  11. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  12. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  13. mengoordinasikanpelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
  14. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  15. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  17. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  18. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  19. menginventarisasi permasalahan seksi tata kelola persandian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  20. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  21. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
  2. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
  3. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  4. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian milik pemerintah daerah;
  5. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  6. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  7. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  8. perencanaankebutuhan sumber daya manusia sandi;
  9. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis workshop dan/atau seminar;
  10. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  11. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi; dan
  12. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

 

Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam hal operasional pengamanan persandian.

 

Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi tata kelola persandian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
  3. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
  4. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  5. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  6. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  7. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  8. menyiapkan rencana kebutuhan unsure pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  9. menyiapkan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  10. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/asset /fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metoda pengamanan persandian lainnya;
  11. melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
  12. menyelenggarakan pengelolaan Security Operation Centre (SOC) dalam rangka pengamanan komunikasi dan informasi;
  13. menyelenggarakan pemulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
  14. mengoordinasikanpelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
  15. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  16. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  17. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  18. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  19. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  20. menginventarisasi permasalahan seksi tata kelola persandian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  21. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  22. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai fungsi :

  1. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
  2. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
  3. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  4. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  5. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  6. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  7. penyiapan rencana kebutuhan unsure pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  8. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  9. pengamanan terhadap kegiatan/asset /fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metoda pengamanan persandian lainnya;
  10. pengamanan informasi elektronik;
  11. pengelolaan Security Operation Centre (SOC) dalam rangka pengamanan komunikasi dan informasi;
  12. pemulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan
  13. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam hal operasional pengamanan persandian.

 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi tata kelola persandian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  3. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  4. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  5. menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  6. menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  7. menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  8. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi ndan pengelolaan sumber daya manusia persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  10. mengoordinasikanpelaksanaan kegiatan jabatan Sandiman;
  11. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  12. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  14. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  15. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  16. menginventarisasi permasalahan seksi tata kelola persandian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  17. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  18. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai fungsi :

  1. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  2. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  3. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  4. penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  5. penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  6. penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  7. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi ndan pengelolaan sumber daya manusia persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; dan
  9. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan Sandiman.