Tupoksi - Dinas Komunikasi dan Informatika Tupoksi - Dinas Komunikasi dan Informatika

Tupoksi

PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi dan informatika dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan dinas komunikasi dan informatika;
d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dinas komunikasi dan informatika;
e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas komunikasi dan informatika;
f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas unit;
h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:
a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat keluar;
e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak pegawai;
f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian.
j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian untuk penyatuan pendapat.
m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan program kerja;
d. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
f. melakukan pengelolaan anggaran dinas;
g. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas;
h. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas;
i. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
o. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan dan keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam bidang pengelolaan pelayanan informasi publik, komunikasi publik dan desiminasi informasi.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di bidang komunikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
e. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
f. menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
g. melaksanakan pelayanan informasi piblik;
h. melaksanakan layanan hubungan media;
i. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
o. menginventarisasi permasalahan bidang komunikasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan penggunaan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan informasi di kabupaten/kota
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Kabupaten;
e. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implemantasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat;
g. mengelola hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, backgrounders) di Kabupaten;
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
m. menginventarisasi permasalahan seksi pelayanan informasi publik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi deseminasi informasi, serta layanan hubungan media di Kabupaten;
d. pelayanan informasi publik untuk implemantasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e. layanan pengaduan masyarakat;
f. pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;
g. pelaksanaan administrasi dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Pengelolaan Komunikasi Publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
f. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di kabupaten;
g. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
h. mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
i. mengelola aduan masyarakat;
j. melaksanakan standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
k. memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
l. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten;
m. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
n. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
p. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
q. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
r. menginventarisasi permasalahan seksi pengelolaan data publik dan statistik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
s. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di kabupaten/kota;
f. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
g. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
h. pengelolaan aduan masyarakat;
i. standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
j. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
k. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota ;
l. pelaksanaan administrasi dinas; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Diseminasi
Informasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
e. menguatkan kapasitas sumber daya untuk mendukung komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
f. menyediakan akses informasi di Kabupaten/Kota;
g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
h. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
i. membuat konten lokal;
j. mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
k. mendiseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
l. memberdayakan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
m. mengembangkan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
o. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
q. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
r. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
s. menginventarisasi permasalahan seksi komunikasi publik serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
t. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Seksi Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media;
e. penguatan kapasitas sumber daya diseminasi informasi;
f. penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota;
g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
h. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
i. pembuatan konten lokal;
j. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
k. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
l. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
m. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota;
n. pelaksanaan administrasi dinas; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Telematika
mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam bidang telematika, pengolahan data elektronik dan e-government

Bidang Telematika mempunyai tugas :
a. memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & teknologi informasi komunikasi;
b. menyelenggarakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
c. menyelenggarakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah
Kabupaten/Kota;
d. menyelenggarakan layanan keamanan informasi e-government;
e. menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi e- government;
f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
g. melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
h. menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city;
i. menyelenggarakan government chif informstion officer (GCIO)
pemerintah Kabupaten/Kota;
j. mengembangkan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
k. menyelenggarakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota.

Bidang Telematika mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e- Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan
manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;

10. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi dan
Menara Telekomunikasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi infrastruktur Jaringan teknologi informasi komunikasi dan Menara Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan pengembangan Ekosistem teknologi informasi komunikasi, meliputi Regulasi, Perencanaan Infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan telekomunikasi serta peningkatan SDM teknologi informasi komunikasi;
b. melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Jaringan teknologi informasi komunikasi meliputi Fiber Optik, Radio Wireless dan WiFi di area pemerintah dan ruang publik, serta perkembangannya;
c. melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Layanan Virtual
Private Network (VPN);
d. melaksanakan pengaplikasian Bandwidth Management bagi akses internet OPD;
e. menyusun dan penetapan standarisasi perangkat jaringan;
f. monitoring ketersediaan dan konektifitas jaringan teknologi informasi komunikasi;
g. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center bagi seluruh perangkat daerah dan instansi lain berdasarkan Master plan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan Smart City;
h. Melaksanakan kegiatan kerja sama teknologi informasi komunikasi antara pemerintah dengan instansi lain serta kerjasama pemerintah dengan non pemerintah berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan Smart City;
i. Melaksanakan kegiatan perencanaan lokasi menara ( Cell Plan ), pembuatan rekomendasi menara, perhitungan retribusi, serta pengawasan dan pengendalian menara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

11. Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan Pengelolaan dan
Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan standar format metadata
(IT Library) dalam penyusunan aplikasi ;
c. Melaksanakan supervisi OPD dalam pembangunan aplikasi dan Manajemen Database Sistem Informasi OPD;
d. Pengembangan Ekosistem Integrasi Sistem Informasi, meliputi
Regulasi dan Perencanaan teknis ;
e. Pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
f. Layanan Sistem Informasi Smart City dan Semarapura Command
Center (SCC) Kabupaten Klungkung;
g. Pengembangan website dan media pengaduan online Pemerintah
Kabupaten Klungkung;
h. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
i. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
j. Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten
Klungkung;
k. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
l. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain dan email resmi
Pemerintah Kabupaten Klungkung;
m. Penyusunan dan penetapan standarisasi keamanan domain, Portal dan website;
n. Pengkajian pola kemitraan Government to Government (G2G), Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C).

12. Seksi Manajemen Layanan Data Dan Pemberdayaan Teknologi
Informasi Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen Layanan Data Dan
Pemberdayaan TIK menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
b. Pelaksanaan audit sistem informasi (Information System Audit);
c. Pengaplikasian interoperabilitas Sistem Informasi Layanan publik dan kepemerintahan;
d. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) Kabupaten
Klungkung;
e. Penyusunan dan penetapan standarisasi keamanan aplikasi/sistem informasi;
f. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam interoperabilitas dan pemanfaatan Sistem Informasi ;
g. Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten Klungkung
h. Penyusunan dan penetapan Tata Kelola E-Government Kabupaten
Klungkung;
i. Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;
j. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis Tata
Kelola E Government (Certified IT Manager);
k. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e- Government dan Smart City,
l. Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
m. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
n. Pengelolaan workshop teknologi informasi komunikasi Kabupaten
Klungkung;
o. Pengkajian pola kemitraan Government to Government (G2G), Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C).

13. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal Pengelolaan Statistik Sektoral, Analisa Data Statistik dan Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian. Bidang Statistik dan Persandian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. Menyusun perumusan peraturan teknis Statistik dan Persandian untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data Statistik dan Pengamanan Informasi Persandian;
c. Menyelenggarakan penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik daerah;
d. Menyelenggarakan pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah;
e. Menyusun perumusan pengelolaan statistik sectoral dan analisis data statistik;
f. Melaksanakan updating data statistik sectoral;
g. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengamanan persandian di lingkungan pemerintah kabupaten.

14. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi :
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data Statistik Sektoral;
b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi data Statistik Sektoral;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengelolaan data Statistik
Sektoral;
e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan penyusunan standarisasi data statistik sektoral;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait
Statistik Sektoral;
g. Menyiapkan bahan pengelolaan forum data;
h. Menyelenggarakan kegiatan dalam forum data;
i. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta pengunaannya;

15. Seksi Analisa Data Statistik

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Analisa Data Statistik menyelenggarakan fungsi :
a. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan basis data statistik Sektoral;
b. Melaksanakan Verifikasi Data Statistik Sektoral;
c. Melakukan pengolahan metadata statistik Sektoral ;
d. Melaksanakan analisis data dan penyajian data hasil perhitungan indikator serta estimasi Statistik Sektoral;
e. Melaksanakan penyajian data statisik Sektoral ;
f. Penyelenggaraan kegiatan forum data;
g. Melakukan updating data statistik sektoral;

16. Seksi Persandian

Seksi Persandian berada di bawah Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, operasional pengamanan, dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan persandian.
Seksi Persandian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah dan peraturan teknis pengelolaan operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan persandian;
c. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, serta jaringan komunikasi sandi;
d. Menyiapkan pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan merancang pola hubungan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
e. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan atau metode pengamanan persandian lainnya serta menyelenggarakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan komunikasi dan informasi;
f. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional penyelenggaraan persandian, pengelolaan sumber daya manusia persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;