Admin Web

LPSE Kabupaten Klungkung diundang untuk menjadi Narasumber dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Non Tender pada SPSE Versi 4.3 Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai Tanggal 26 – 27 Maret 2019 di Baobab Safari Resort Kabupaten Pasuruan, dihadiri oleh … Baca Selengkapnya

Penyamaan Persepsi terkait Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), menjadi topik utama pembahasan Rapat Forum Statistik se-Bali di D’Sant Resto N’Coffe Shop Tabanan, Rabu, 8 Mei 2019. Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan (Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si), sebagai tuan rumah menyatakan bahwa data itu memang sangat penting, akan tetapi untuk memperoleh data yang … Baca Selengkapnya

Amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi publik tersebut bisa disampaikan melalui media sosial, media cetak, media online/web, sehingga mudah untuk diakses. Informasi yang wajib disediakan sebagaimana UU KIP disebutkan pada pasal 9\. 10, dan 11. Sebagaimana UU KIP tersebut PPID juga harus dibentuk sampai … Baca Selengkapnya

Amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi publik tersebut bisa disampaikan melalui media sosial, media cetak, media online/web, sehingga mudah untuk diakses. Informasi yang wajib disediakan sebagaimana UU KIP disebutkan pada pasal 9\. 10, dan 11. Sebagaimana UU KIP tersebut PPID juga harus dibentuk sampai … Baca Selengkapnya

Amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi publik tersebut bisa disampaikan melalui media sosial, media cetak, media online/web, sehingga mudah untuk diakses. Informasi yang wajib disediakan sebagaimana UU KIP disebutkan pada pasal 9\. 10, dan 11. Sebagaimana UU KIP tersebut PPID juga harus dibentuk sampai … Baca Selengkapnya

Pelatihan Website Desa/Kelurahan Tahap I Berkembangnya kemajuan teknologi juga harus dibarengi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik. Dalam proses re-design Website Desa/Kelurahan Tahun 2019, Diskominfo yang bekerja sama dengan developer dalam prosesnya, menggunakan OpenSID dalam pengembangannya.  Setelah proses re-design selesai diperlukan pelatihan kepada para Administrator Desa/Kelurahan untuk mengoperasikannya. Pelatihan Website Desa/Kelurahan ini dilaksanakan beberapa … Baca Selengkapnya

Pelatihan Website Desa/Kelurahan Tahap I Berkembangnya kemajuan teknologi juga harus dibarengi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik. Dalam proses re-design Website Desa/Kelurahan Tahun 2019, Diskominfo yang bekerja sama dengan developer dalam prosesnya, menggunakan OpenSID dalam pengembangannya.  Setelah proses re-design selesai diperlukan pelatihan kepada para Administrator Desa/Kelurahan untuk mengoperasikannya. Pelatihan Website Desa/Kelurahan ini dilaksanakan beberapa … Baca Selengkapnya

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan persandian adalah untuk mengamankan informasi pemerintah di lingkup organisasi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dijabarkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Persandian di daerah masing-masing. Salah satu kegiatan tersebut adalah implementasi sertifikat elektronik untuk menjamin keamanan informasi dari berbagai kerawanan dan penyalahgunaan TIK. Sertifikat elektronik berguna untuk menjaga informasi agar utuh, … Baca Selengkapnya

Perkembangan teknologi informasi saat ini merambah keberbagai sektor, termasuk ke bidang pelayanan pemerintah. Teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak luput dari ancaman seperti dipergunakan oleh pihak yang tidak sah, pemalsuan data, dan penyangkalan. Hal tersebut dapat dihindari dengan menerapkan sertifikat elektronik.  Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan … Baca Selengkapnya

Perkembangan teknologi informasi saat ini merambah keberbagai sektor, termasuk ke bidang pelayanan pemerintah. Teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak luput dari ancaman seperti dipergunakan oleh pihak yang tidak sah, pemalsuan data, dan penyangkalan. Hal tersebut dapat dihindari dengan menerapkan sertifikat elektronik.  Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan … Baca Selengkapnya