Standar Pelayanan

  1. JASA PENAYANGAN VIDEO/KONTEN VIDEOTRON

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratana. Pemohon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Instansi vertical/ Pemerintah Desa (PEMDES).
b. Mengisi formulir permohonan penayangan.
c. Menyerahkan video/konten tidak bersifat komersil, tidak bersifat pornografi , porno aksi, tidak bersifat
SARA dan video berdurasi maksimal 5 menit.
2Sistem, Mekanisme dan Prosedura. Pemohon menyerahkan
video/konten.
b. Petugas mengecek video/konten
dan formulir permohonan
penayangan.
c. Jika permohonan tidak disetujui
maka diharapkan mengecek
persyaratan Kembali.
d. Jika permohonan disetujui, maka
selanjutnya akan diberikan
informasi jadwal penayangan.
3Jangka Waktu Pelayanan1 Jam
4Biaya/ TarifGratis (tidak dikenakan biaya).
5Produk LayananJasa penayangan video/konten
6Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan/ ApresiasiTelepon : (0366) – 5551705
Email : diskominfo@klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung Mesadu
Secara langsung pada Bidang Komunikasi di Kasi Diseminasi Informasi

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

No.Komponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar HukumUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perbup Klungkung Nomor 23 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2Sarana dan Prasarana atau FasilitasJaringan Internet, Komputer, Videotron
3Kompetensi Pelaksana1. Bisa mengoperasikan sistem komputer.
2. Menguasai tata bahasa yang baik.
3. Mampu bekerja dalam tim work
4Pengawasan InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5Jumlah Pelaksana4 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas yang mengecek Video/Konten
dan formulir permohonan penayangan.
1 orang petugas yang menayangkan
Video/Konten.
1 orang Kasi sebagai penanggung jawab
1 orang Kepala Bidang (Kabid)
6Jaminan Pelayanana. Tepat waktu.
b. Tidak mendiskriminasi.
c. Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.
d. Bilamana tidak sesuai pelayanan maka petugas diberikan sanksi.
7Jaminan Keamanana. Tempat pelayanan yang aman dan bersih.
b. Video/konten yang diberikan hanya di tayangkan di Videotron dan Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) milik Diskominfo Kabupaten Klungkung.
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali dan melalui Survie Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratan
Pelayanan
1. Pemohon Informasi wajib mengisi formulir
2. Menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan, atau;
3. Menyertakan akta pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga
2Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan1. Pemohon menyerahkan formulir permintaan informasi publik dengan melampirkan foto copy KTP pemohon
dan pengguna informasi publik, Akta (bagi organisasi/lembaga) dan nomor telepon/HP pemohon dan
pengguna informasi publik;
2. Petugas memproses permintaan informasi publik;
3. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi publik, dan jika informasi publik yang diminta oleh pemohon dalam katagori informasi yang dikecualikan PPID memberikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik.
3Jangka Waktu
Pelayanan
1. Waktu penyelesaian pelayanan untuk informasi dan dokumentasi yang dikuasai ialah 1 jam;
2. Waktu penyelesaian pelayanan untuk informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh OPD lain ialah 3 hari kerja.
4Biaya/TarifTidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
5Produk
Pelayanan
Jasa Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.
6Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi● Telepon: (0366) 5551705
● Email: diskominfo@klungkungkab.go.id
● SP4N Lapor di website: www.lapor.go.id
● Secara langsung pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2Sarana dan Prasarana atau Fasilitas1. Meja dan Kursi;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Jaringan Internet;
4. Printer.
3Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik1. Mengerti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik;
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Menguasai tata bahasa yang baik
4. Mampu bekerja dalam tim
4Pengawasan
Internal
Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5Jumlah
Pelaksana
Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
● 1 (satu) orang PPID Utama;
● 3 (tiga) orang PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Klungkung;
● 1 (satu) orang admin PPID (Kepala Seksi Pengelolaan Informasi
Publik);
● 1 (satu) orang petugas di meja pelayanan;
● 1 (satu) orang pranata komputer.
6Jaminan
Pelayanan
Terlayaninya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7Jaminan
Keamanan
● Tempat pelayanan yang aman dan bersih;
● Informasi dan Dokumentasi yang valid.
8Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Dilaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali dan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3. FASILITASI REKOMENDASI PERMOHONAN HIBAH

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratana. Permohonan hibah terinput di Sirenbangda
b. Proposal
2Sistem, Mekanisme dan Prosedura. Proposal sudah diterima dari bagian Kesra dan permohonan sudah terinput di Sirenbangda.
b. Verifikasi pemohonan hibah.
c. Menerbitkan Surat rekomendasi.
d. Rekomendasidisampaiakan cq Baperlibang dandiinput dalam Sirenbangda.
e. Pemohon hibah mendapat tembusan surat rekomendasi
3Jangka
Waktu
Pelayanan
3 Hari
4Produk LayananFasilitasi rekomendasi permohonan hibah
5Penanganan pengaduan, Saran dan
Masukan/ Apresiasi
a. Telepon : (0366) – 5551705
b. Email :diskominfo@klungkungkab.go.id
c. Secara langsung pada Bidang Komunikasi
d. Melapor melalui aplikasi LAPOR (www.lapor.go.id)
e. Pengaduan melalui aplikasi Klungkung Mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar HukumPeraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan ke-empat atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
2SaranadanPrasaranaatauFasilitas1. Jaringan Internet
2. Komputer
3. Telepon/HP
4. Sepeda motor untuk koordinasi
3Kompetensi Pelaksana1. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan tentang pemberian hibah.
2. Memiliki kemampuan verifikasi
3. Mampu berkoordinasi
4. Mampu membuat hasil evaluasi dan rekomendasi pertimbangan
4Pengawasan InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5JumlahPelaksanaTerdiri dari :
1. Verifikator
2. Team Evaluasi dan rekomendasi
3. Administrasi
4. Kepala Bidang sebagai atasan langsung
6Jaminan Pelayanana. Tepat waktu.
b. Tidak diskriminasi
c. Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.
d. Ramah
e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai ketentuan
7Jaminan Keamanana. Tempat pelayanan yang nyaman dan bersih.
b. Kepuasan pelayanan adalah kebanggaan kami
c. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi
8Evaluasi Kinerja PelaksanaEvaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan1 kali dalam setahun.

4. FASILITASI PELAYANAN PENCAIRAN HIBAH

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratan1. Penerima hibah sudah ditetapkan dalam APBD / DPA.
2. Keputusan Bupati penerima hibah untuk menunjang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
3.Surat permohonan pencairan dana hibah yang dilengkapi RAB sejumlah yang dianggarkan di DPA.
2Sistem, Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon mengajukan permohonan hibah dengan melampirkan RAB sebesar yang dianggarkan dalam DPA.
2. Penyusunan dan penandatanganan NPHD (NaskahPerjanjianHibah Daerah).
3. Proses pencairan anggaran hibah.
4. Pemohon menerima besaran dana hibah sesuai NPHD
3Jangka Waktu Pelayanan3 Hari
4Biaya/ TarifGratis (tidak dikenakan biaya).
5Produk LayananFasilitasi pencairan dana hibah
6Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi1. Telepon : (0366) – 5551705
2. Email :diskominfo@klungkungkab.go.id
3. Secara langsung pada Bidang Komunikasi
4. Melapor melalui aplikasi LAPOR (www.lapor.go.id)
5. Pengaduan melalui aplikasi Klungkung Mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. DPA
2. Keputusan Bupati penerima hibah untuk menunjang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
3.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
2Sarana dan Prasarana atau Fasilitas1. Jaringan Internet
2. Komputer
3. Telepon/HP
4. Sepeda motor untuk koordinasi
3Kompetensi Pelaksana1.Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hibah
2. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi
3. Memahami NPHD
4. Memahami laporan pertanggungjawaban
5. Kemahami tugas monitoring dan pengawasan
4Pengawasan InternalPengawasan dilakukan oleh tim monitoring dan atasan langsung secara berjenjang.
5Jumlah PelaksanaVerifikator
Administrasi
Tim monitoring dan pengawasan
Atasan langsung secara berjenjang
6Jaminan Pelayanan1. Tepat waktu.
2. Tidak diskriminasi
3. Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.
4. Ramah
5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai ketentuan
7Jaminan Keamanan1. Tempat pelayanan yang nyaman dan bersih.
2. Kepuasan pelayanan adalah kebanggaan kami
3. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi
8Evaluasi Kinerja PelaksanaEvaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) yang dilakukan1 kali dalam setahun.

5. TANDA TANGAN ELEKTRONIK/ DIGITAL BALAI SERTIFIKAT ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratan1. Pomohon adalah pejabat struktural/pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
2. Mengisi/membuat surat permohonan yang diberikan oleh petugas
3. Scan foto KTP berwarna
2Sistem, Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon menyerahkan permohonan sesuai persyaratan
2. Verifikasi permohonan
• Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai pemohon diberikan informasi.
• Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai permohonan diteruskan untuk mendapatkan informasi dari petugas
3. Pemohon mandapat TTE
3Jangka Waktu Pelayanan14 (empat belas) hari
4Biaya / TarifGratis/ Tanpa dipungut biaya
5Produk LayananPenerbitan tanda tangan elektronik / digital
6Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanTelepon : (0366) – 5551705
Email : diskominfo@klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Secara langsung pada Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 254 / 12 /HK / 2020, Tanggal 6 April 2020 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik / Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
2Sarana dan Prasarana atau Fasilitas1. Komputer PC / Laptop
2. Jaringan Internet
3. Ruang kamar Sandi ber AC
4. Tempat duduk
3Kompetensi Pelaksana1. Memiliki sersertifikasi Ahli Sandi Tingkat II
2. Memiliki surat perintah sebagai perivikator dari Kepala Dinas berdasarkan intruksi dari BSrE
3. Menguasai komputer dan internet
4. Ramah dan Paham terkait tupoksi yang dijalankan
4Pengawasan InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana2 orang yang terdiri dari ;
1 orang Kasi sebagai penerima layanan dan pemberi penjelasan teknis penggunaan tanda tangan elektronik pada aplikasi SIADA e-surat.
1 orang staf analis persandian sebagai perivikator teknis dengan BSrE untuk proses penerbitan tanda tangan elektronik
6Jaminan Pelayanan1. Tepat Waktu
2. Tidak mendiskriminasi
3. Proses tidak rumit karna langkah selanjutnya sudah dikerjakan oleh staf teknis dengan koordinasi ke BSrE BSSN
4. Setelah jadi akan dibimbing dalam proses/cara penggunaan tanda tangan elektronik ataupun saat lupa ketika sudah berjalan
5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan)
7Jaminan Keamanan1. Tempat pelayanan dijamin aman dan bersih
2. Jaminan keamanan kerahasian pasword tanda tangan elektronik tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan
3. Keaslian outentifikasi dari tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survie Kepuasan Masyarakat (SKM).

6. PELAYANAN PEMBUATAN AKUN EMAIL KABUPATEN KLUNGKUNG (EKSTENSI klungkungkab.go.id)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanMengisi Surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Klungkung
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan
2. Pemohon mendapatkan akun email berdasarkan surat permohonan.
3Waktu Pelayanan30 Menit
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananAkun Email dengan ekstensi: @klungkungkab.go.id
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

No.Komponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-7. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Server dan Koneksi Jaringan Internet
⦁ Memiliki hak akses server Diskominfo
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana3 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima surat masuk
1 orang Kepala Seksi Manajemen Layanan Data dan Pemberdayaan TIK
1 orang Kepala Bidang Telematika
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan.
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

7PELAYANAN FASILITASI LAPORAN GANGGUAN INTERNET FREE WIFI BALI SMART ISLAND (BKK PROVINSI BALI), INTERNET DESA DINAS/OBYEK WISATA DAN INTERNET OPD

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratan1. Mengajukan Permohonan secara langsung atau melalui telepon
2. Meberikan Data PIC (person in charge) berupa: Nomor HP/Whatsapp PIC pelapor, lokasi, jenis gangguan.
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pelapor mengajukan pengaduan langsung atau melalui nomor layanan pengaduan atau nomor wa petugas yang membidangi
2. Pelapor mendapatkan balasan/konfirmasi dari petugas
3. Petugas meneruskan pengaduan ke ISP penyedia layanan internet FREE WIFI untuk mendapatkan penanganan gangguan.
3Waktu Pelayanan10 Menit
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananLayanan Fasilitasi Laporan Gangguan Internet Free Wifi BSI, Internet Desa Dinas/Obyek Wisata dan Internet OPD
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
⦁ Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan Jaringan Internet
⦁ Memiliki koneksi dengan penyedia ISP
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana4 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima laporan
3 orang Kepala Seksi Di Bidang Telematika Meneruskan Laporan
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

8. PELAYANAN FASILITASI APLIKASI UNTUK OPD

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanSurat permohonan aplikasi umum kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Klungkung yang dengan melengkapi :
⦁ Identitas Person in Charge (PIC)
⦁ Informasi Peruntukan aplikasi
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pemohon mengajukan surat permohonan sesuai dengan persyaratan
2. Verifkasi permohonan
⦁ Jika permohonan tidak sesuai pemohon akan diberikan informasi
⦁ Jika permohonan sesuai permohonan akan diproses selanjutnya.
3. Permohonan difasilitasi
3Waktu Pelayanan60 Menit
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananFasilitasi Aplikasi Untuk OPD
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Server dan Koneksi Jaringan Internet
⦁ Memiliki hak akses server aplikasi
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana3 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima surat masuk
1 orang Kepala Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
1 orang Kepala Bidang Telematika
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan.
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

9. PELAYANAN REVIEW REKAMAN CCTV

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanMengisi buku tamu dengan melengkapi data diri dan tujuan
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan
2. Pemohon menyampaikan waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk ditampilkan
3Waktu Pelayanan30 Menit
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananTampilan hasil rekaman CCTV
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Server dan Koneksi Jaringan Internet
⦁ Memiliki hak akses server / NVR/DVR CCTV Diskominfo
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana3 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima permohonan merangkap petugas teknis
1 orang Kepala Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi mengarahkan petugas teknis
1 orang Kepala Bidang Telematika menerima laporan
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

10. PELAYANAN PEMBUATAN HOSTING DI SERVER DISKOMINFO

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanMangajukan Surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Klungkung dengan melengkapi :
⦁ Alamat Email
⦁ Alamat IP
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan sesuai dengan persyaratan
2. Permohonan diverifikasi
⦁ Jika permohonan tidak lengkap/tidak sesuai, pemohon diberikan informasi
⦁ Jika permohonan dianggap sesuai, permhonan akan diproses selanjutnya
3. Alamat website yang disampaikan dipropagasi ke hosting diskominfo
3Waktu Pelayanan60 Menit
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananHosting di server diskominfo dengan subdomain dari klungkungkab.go.id
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas;
19 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Server dan Koneksi Jaringan Internet
⦁ Memiliki hak akses server Diskominfo
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana2 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima surat masuk
1 orang Kepala Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi menindak lanjuti permohonan
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

11. PELAYANAN FASILITASI PENYELENGGARAAN VIDEO CONFERENCE (RAPAT VIRTUAL -ONLINE)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanMengirim Surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan video conference dengan mengisi :
⦁ Nama kegiatan
⦁ Tanggal dan Waktu
⦁ Tempat
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1. Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan
2. Jadwal Permohonan dikonfirmasi (terpakai/tidak terpakai)
⦁ Jika terpakai pemohon mengatur ulang jadwalnya
⦁ Jika tidak terpakai permohonan dilajutkan kepenugasan
3. penugasan petugas untuk penyelenggaraan / fasilitasi video conference
3Waktu Pelayanan1 hari
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananVideo conference
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer/laptop dan Jaringan Internet
⦁ Kamera
⦁ Microphone
⦁ Tripod
⦁ Video capture
⦁ Sound card
⦁ Kabel HDMI
⦁ Kabel roll listrik
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
⦁ Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan Jaringan Internet
⦁ Memiliki koneksi dengan penyedia ISP
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana4 orang yang terdiri dari :
3 orang petugas teknis lapangan
1 orang Kepala Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan.
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19.
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

12. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1PersyaratanMelengkapi Surat Permohonan Zona Lokasi Menara Telekomunikasi dengan melengkapi data
⦁ Nama Perusahaan
⦁ Lokasi Menara
⦁ Koordinat
⦁ Jenis Menara
⦁ Identitas Pemohon
2Sistem, Mekanisme, Prosedur⦁ Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan
⦁ Permohonan diverifikasi
– Jika permohonan tidak lengkap akan diberikan informasi atau dikembalikan
– Jika permohonan sudah lengkap atau sesuai permohonan akan diproses
⦁ Survey Lokasi
⦁ Pemohon mendapatkan balasan/konfirmasi dari petugas terkait permohonan yang diajukan
3Waktu Pelayanan3 Hari Kerja
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananSurat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar Pelayananketerangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyadagunaan Telematika di Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Klungkung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penerapan Smart City di Kabupaten Klungkung
2Sarana Dan Prasarana⦁ Meja kantor
⦁ Kursi kantor
⦁ Komputer dan Jaringan
⦁ Alat Tulis Kantor
3Kompetensi Pelaksana⦁ Memahami perundang-undangan yang berlaku
⦁ Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Jaringan Internet
⦁ Menguasai tata bahasa yang baik
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana4 orang yang terdiri dari :
1 orang petugas penerima laporan
1 orang Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK
1 orang Kepala Bidang Telematika
1 orang Kepala Dinas validasi surat keterangan
6Jaminan Pelayanan⦁ Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
⦁ Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional.
⦁ Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
⦁ Pelayanan tidak diskriminatif.
⦁ Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan) dan Kompensasi berupa permintaan maaf secara tertulis atau lisan.
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan⦁ Tidak ada pungutan dan biaya.
⦁ Tempat pelayanan bersih dan aman.
⦁ Penerapan protokol kesehatan Covid-19.
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

13. BUKU STATISTIK SOSIAL BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Persyaratan1. Pomohon adalah Masyarakat/Mahasiswa/Akademisi yang
membututuhkan Informasi Terkait data Statistik Sosial Budaya dan Infrastruktur di Kabupaten Klungkung
2 Mengisi/membuat surat permohonan yang diberikan oleh petugas
3 Scan foto KTP berwarna
2Sistem, Mekanisme, Prosedur1 Pemohon menyerahkan permohonan sesuai persyaratan
2 Verifikasi permohonan
• Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai
pemohon diberikan informasi.
• Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai permohonan
diteruskan untuk mendapatkan informasi dari petugas
4 Pemohon mandapat Buku/data Statistik Sosial Budaya dan
Infrastruktur Kabupaten Klungkung
3Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4Biaya PelayananGratis (tidak ada biaya)
5Produk PelayananBuku Statistik Sosial Budaya dan Infratruktur di Kabupaten Klungkung
6Penanganan Pengaduan, Saran, MasukanKotak Pengaduan
Telepon (0366) 5551705
Email : diskominfo@klungkab.go.id
Website : diskominfo.klungkungkab.go.id
SP4N Lapor www.lapor.go.id
Klungkung mesadu

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NoKomponen Standar PelayananKeterangan
1Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
2Sarana Dan Prasarana1. Meja dan Kursi
2. Komputer & Jaringan Internet
3. Alat Tulis Kantor
4. Printer
3Kompetensi Pelaksana1. Mengerti Peraturan Perundang-undangan yang terait dengan Penyelenggaraan Statistik dan Pelayanan Publik
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Menguasai tatabahasa yang baik
4. Ramah dan Paham terkait tupoksi yang dijalankan
4Pengawas InternalPengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5Jumlah Pelaksana3 orang yang terdiri dari ;
1 orang Staf Penerima Permohonan
1 orang sebagai pemberi penjelasan terkait Buku Statistik Sosial
Budaya dan Infrastruktur
1 orang analis Statistik sebagai perivikator teknis dalam Penyusunan
Buku Statistik Sosial Budaya dan Infrastruktur Kabupaten Klungkung
6Jaminan Pelayanan1. Tepat Waktu
2. Tidak mendiskriminasi
3. Terlayaninya Pemohon sesuai dengan PP 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
7Jaminan Keamanan Dan Keselamatan1. Tempat pelayanan dijamin aman dan bersih
2. Informasi dan Dokumentasi data dalam Buku yang valid
8Evaluasi Kinerja PelaksanaDilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)