Sosialisasi Teknis Administrator SiRUP 2017
Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah wajib melaporkan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) setiap triwulan. Untuk Triwulan III dan IV (B09 dan B12), pada Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam … Baca Selengkapnya