Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyatakan, pemerintah kini tengah menjalankan program penyediaan akses internet tetap hingga 100 Mbps untuk penetrasi di wilayah tanpa jaringan serat optik atau blank spot, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Hal ini disampaikan oleh Meutya, dalam keterangannya pada bulan Juni tahun 2025 silam.
Pernyataan Mekomdigi ini didukung data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi yang menunjukkan, ada 86 persen sekolah atau setara 190 ribu unit masih belum mempunyai akses internet tetap, 75 persen puskesmas atau 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, 32 ribu kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industry. Pemerintah sudah menyiapkan spektrum baru yang bisa dialokasikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap, ” kata Meutya.
Lebih lanjut Meutya menyatakan, model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi yang lain. Sementara itu, Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini sudah melewati konsultasi industri selama lebih dari satu bulan.
“Proses seleksi operator akan dimulai 2025. Proses ini akan dilakukan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau. Percepatan pemerataan digital nasional ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya,” tambahnya.
Meutya mengatakan, konektivitas digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo pun dalam pidato pelantikannya menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.