Klungkung-diskominfo.klungkungkab.go.id Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Bali dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali, menggelar Bimbingan Teknis Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Secara Daring dan Luring pada hari Kamis, 6 Juni 2024.
Indikator IPKD terdiri dari enam dimensi yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi keuangan daerah, Penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan Opini BPK atas LKPD. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Jannati Usmania Bangsawan, S.Tr.IP dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun 2023 yang disampaikan pada acara tersebut Kabupaten Klungkung menempati peringkat tertinggi dengan total penilaian 80.801 dengan peringkat terbaik. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari ke enam dimensi yang dinilai. Dimensi 1 nilainya 13,71, dimensi 2 dengan nilai 20, dimensi 3 dengan nilai 14,741, dimensi 4 dengan nilai 15, dimensi lima 2,35 dan dimensi 6 dengan nilai 15.
Walaupun dengan nilai tertinggi diantara Kabupaten lainnya, namun masih terdapat kekurangan sebagaimana disampaikan pada saat paparan evaluasi per dimensi. Pada Dimensi 1 catatan untuk Kabupaten Klungkung adalah kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD cukup rendah. Dimensi 2 terdapat satu dokumen yang tidak memenuhi keteraksesan yaitu informasi Ringkasan DPA SKPD. Dimensi 4 Belanja tak terduga hanya 49,866 % tidak mencapai 80 %. Dimensi 5 Indeks Solvabilitas jangka pendek rendah, Solvabilitas layanan rendah dan Solvabilitas Jangka Panjang 0.