Penyamaan Persepsi terkait Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), menjadi topik utama pembahasan Rapat Forum Statistik se-Bali di D’Sant Resto N’Coffe Shop Tabanan, Rabu, 8 Mei 2019. Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan (Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si), sebagai tuan rumah menyatakan bahwa data itu memang sangat penting, akan tetapi untuk memperoleh data yang valid harus ada korelasi antara sumber data dengan penggali data, sehingga memperoleh data yang refresentatif. Akan tetapi masih banyak masalah yang harus dicarikan persamaan persepsi ketika kita berbicara masalah data ungkapnya, masih adanya egois sektoral di antara OPD untuk mendapatkan data, katanya dengan tegas. Apalagi menyangkut SIPD, yang harus dibedah secara konferehensif.</div>
Hal senada juga disampaikan Kabid Statistik Dinas Kominfo Propinsi Bali (Dewa Rai Rustika), ia mengungkapkan menyangkut SIPD ini masih berjalan tersendat-sendat, apalagi masih adanya tumpang tindih antara OPD yang menangani data, belum lagi SIPD ini produk pusat yang belum terintegrasi dan sinkronisasi. Untuk menyamakan persepsi tentu harus dibahas dengan pihak sektoral, sehingga ada kesamaan persepsi dan tidak tumpang tindih. Secara nasional Dewa Rai mengakui belum lagi lemahnya SDM, bahkan sulitnya sistem aplikasi untuk validasi data. Namun ia mengakui SIPD di Propinsi Bali sudah berjalan meski belum efektif menyangkut user ID dari pusat sebagai wali data, sehingga untuk terintegrasinya SIPD ini pihak Bappeda Propinsi Bali, dan pengelola SIPD kabupaten/kota akan menghadap ke pusat terkait dengan kejelasan user ID untuk efektifitas pengelolaan SIPD.
Sementara Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng (Ir. I Ketut Nerda), menyatakan untuk di Kabupaten Buleleng proses pengumpulan data sektoral dari OPD sudah berjalan dengan lancar. Data yang kami peroleh semuanya berasal dari OPD, yang kami gunakan sebagai narasumber data yang dianggap benar, ungkap Nerda. Walaupun kadangkala masih ada data-data yang kurang valid, tetapi pihaknya selalu melakukan validasi. Menyangkut wali data terkait dengan SIPD, Nerda mengatakan perlu pembahasan. Apalagi menyangkut Satu Data Indonesia-SDI sampai saat ini belum ada kejelasan dari pusat, menyangkut standar, norma, prosedur dan kriteria. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar justru sangat apresiasi terhadap terselenggaranya rapat ini, untuk memberikan kejelasan terhadap tupoksi pengelolaan data sektoral. Ia hanya menyarankan agar propinsi segera membuatkan instrumen yang jelas, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan tupoksi di daerah Bali. Pertemuan sangat akrab, masing-masing peserta saling memberikan masukan, termasuk kegiatan yang sudah dilakukan untuk sharing pengalaman. Pertemuan bulan Juni akan dilaksanakan di Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang sudah secara efektif melaksanakan SIPD.