Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah wajib melaporkan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) setiap triwulan.
Untuk Triwulan III dan IV (B09 dan B12), pada Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa, ukuran keberhasilan B09 adalah Draft RUP APBD TA 2018 dan untuk B12 adalah Penayangan RUP TA 2018 pada aplikasi SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas,maka petugas-petugas yang ditunjuk dari OPD sebagai Administrator RUP 2017 diundang menghadiri sosialisasi teknis menggunakan aplikasi SiRUP versi 2. Yang mana nantinya, DPA Tahun Anggaran 2018 paling lambat diinput dan diumumkan tanggal 5 Januari 2018.
Dalam sosialisasi Teknis tersebut yang diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Pertanian, tanggal 11 Oktober 2017 dan dibuka oleh Ketua LPSE Kabupaten Klungkung, Drs. I Wayan Parna juga membahas bagaimana teknis input DPA Perubahan 2017 yang paling lambat diumumkan oleh masing2 OPD di awal Bulan Nopember 2017. (Kania_Diskominfo_2017)