Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Mimbar Merah Putih, 6 Oktober 2019 SMK TI Bali Global, SMA Negeri 2 Semarapura dan SMPN 3 Semarapura mengisi Mimbar Merah Putih pada Minggu, 6 Oktober 2019 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kania. Masing-masing sekolah menyajikan materi yang berbeda dalam bentuk treatikal. Lagu Indonesia Raya mengawali Mimbar Merah Putih tersebut. Pada kesempatan pertama, … Baca Selengkapnya
Mimbar Merah Putih, 6 Oktober 2019 SMK TI Bali Global, SMA Negeri 2 Semarapura dan SMPN 3 Semarapura mengisi Mimbar Merah Putih pada Minggu, 6 Oktober 2019 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kania. Masing-masing sekolah menyajikan materi yang berbeda dalam bentuk treatikal. Lagu Indonesia Raya mengawali Mimbar Merah Putih tersebut. Pada kesempatan pertama, … Baca Selengkapnya
Menurut PP nomor 12 tahun 2018, Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, struktur Komposisi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019 … Baca Selengkapnya
Menurut PP nomor 12 tahun 2018, Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, struktur Komposisi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019 … Baca Selengkapnya
Mengutip dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Badan kehormatan mempunyai tugas: memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan KodeEtik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan AnggotaDPRD; melakukan penyelidikan,verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota … Baca Selengkapnya
Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkunganDPRD; mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan PemerintahDaerah; menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang … Baca Selengkapnya
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. Untuk Kabupaten Klungkung berjumlah 30 … Baca Selengkapnya
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapanDPRD; menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa … Baca Selengkapnya
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapanDPRD; menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa … Baca Selengkapnya
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapanDPRD; menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa … Baca Selengkapnya