Mengutip dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Badan kehormatan mempunyai tugas: memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan KodeEtik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap …
Read MoreSusunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klungkung
Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerahditetapkan; melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk …
Read MoreBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkunganDPRD; mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan PemerintahDaerah; …
Read MoreBadan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih …
Read MoreStruktur Komisi pada DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan …
Read MoreStruktur Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019-2024
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, salah satunya dengan penerapan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, instansi pemerintah pusat maupun daerah harus …
Menteri BUMN, Rini Soemarno meresmikan IDES Cafe secara nasional yang diselenggarakan di Desa Adat Sidayu, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Direksi BUMN, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Kepala Diskominfo Kabupaten Klungkung, serta …
Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Dalam memenuhi hak masyarakat untuk tahu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara maksimal dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut terungkap dalam …
Read MoreMonitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali
Serah terima hibah sound system dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Klungkung, pada pagi ini (3/9/2019). Hibah tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Keopolisian Resor Klungkung yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.Perangkat sound system yang diserah terimakan …
Read MoreHibah Sound Sytem Pemerintah Kabupaten Klungkung Kepada Polres Klungkung
SINERGI DINAS KOMINFO DENGAN BAWASLU KLUNGKUNG Pada Kamis, 29 Agustus 2019, Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung berkoordinasi terkait dokumentasi dan pengelolaan media informasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Diskominfo Kabupaten Klungkung menyelenggarakan …
Read MoreSinergi Diskominfo Kab. Klungkung dengan Bawaslu Klungkung