Berita

Pelayanan Produk Hukum Melalui JDIH

oleh

Pelayanan produk hukum itu dibangun dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk,dalam sambutannya membuka kegiatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi (Bimtek JDIH)yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, pada … Baca Selengkapnya

Penyesuaian Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Klungkung

oleh

Pemerintah menjalankan penyesuaian sistem kerja dalam pelayanan publik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Melalui surat edaran Bupati Klungkung Nomor : 800/0541/Bkpsdm/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dengan Protokol Pengendalian Dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Klungkung. Penyesuaian ini tidak hanya dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan, tetapi secara bersama-sama termasuk masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik. … Baca Selengkapnya

Menuju Tatanan Normal Baru, Pemda Didorong Ciptakan Inovasi Penanganan Covid

oleh

Pemerintah daerah atau pemda dinilai memegang peran kunci untuk menyosialisasikan tatanan normal baru ditengah Covid-19 yang masih mewabah. Lebih dari itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri mengadakan program kompetisi inovasi penanganan Covid-19 bagi pemda. “Kementerian Dalam Negeri menginisiasi lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal … Baca Selengkapnya

Menuju Tatanan Normal Baru, Pemda Didorong Ciptakan Inovasi Penanganan Covid

oleh

Pemerintah daerah atau pemda dinilai memegang peran kunci untuk menyosialisasikan tatanan normal baru ditengah Covid-19 yang masih mewabah. Lebih dari itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri mengadakan program kompetisi inovasi penanganan Covid-19 bagi pemda. “Kementerian Dalam Negeri menginisiasi lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal … Baca Selengkapnya

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Bagian Integral Pembangunan

oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini bangsa Indonesia senantiasa menantikan informasi publik yang terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam pembangunan yang berlangsung. “Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian tak terpisahkan dari gerak langkah pembangunan nasional,” tuturnya usai pelantikan M. H. Munzaer … Baca Selengkapnya

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Bagian Integral Pembangunan

oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini bangsa Indonesia senantiasa menantikan informasi publik yang terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam pembangunan yang berlangsung. “Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian tak terpisahkan dari gerak langkah pembangunan nasional,” tuturnya usai pelantikan M. H. Munzaer … Baca Selengkapnya

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Bagian Integral Pembangunan

oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini bangsa Indonesia senantiasa menantikan informasi publik yang terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam pembangunan yang berlangsung. “Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian tak terpisahkan dari gerak langkah pembangunan nasional,” tuturnya usai pelantikan M. H. Munzaer … Baca Selengkapnya

Optimalkan SPBE pada Tatanan Normal Baru

oleh

Dalam tatanan normal baru, pemberian layanan kepada masyarakat dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dioptimalkan. Hal ini mengingat ada penyesuaian sistem kerja dan kegiatan tatap muka dibatasi. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dituntut tetap berjalan dengan baik dengan adanya tatanan normal baru (the new normal). Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang … Baca Selengkapnya

Optimalkan SPBE pada Tatanan Normal Baru

oleh

Dalam tatanan normal baru, pemberian layanan kepada masyarakat dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dioptimalkan. Hal ini mengingat ada penyesuaian sistem kerja dan kegiatan tatap muka dibatasi. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dituntut tetap berjalan dengan baik dengan adanya tatanan normal baru (the new normal). Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang … Baca Selengkapnya

Presiden Minta Pejabat Negara Layani Masyarakat Tanpa Bedakan SARA

oleh

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pejabat negara untuk terus meneguhkan keberpihakan pada masyarakat yang mengalami kesulitan. Ia juga meminta penyelenggara negara untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” … Baca Selengkapnya