Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Dinas Kominfos Provinsi Bali mengadakan kegiatan koordinasi kehumasan pada Senin 23/9 bertempat di ruang rapat Dinas Kominfos Provinsi Bali. Koordinasi fokus pada bahasan diseminasi informasi dengan tematik pariwisata. Sebagai moderator adalah Kabid Pengembangan Komunikasi Publik, IB Ludra dengan didampingi narasumber dari Komisi Penyiaran Indoensia Daerah Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta dari Badan Penanggulangan … Baca Selengkapnya
Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerahditetapkan; melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; … Baca Selengkapnya
Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerahditetapkan; melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; … Baca Selengkapnya
Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerahditetapkan; melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; … Baca Selengkapnya
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, salah satunya dengan penerapan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, instansi pemerintah pusat maupun daerah harus menerapkan SPBE. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara … Baca Selengkapnya
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, salah satunya dengan penerapan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, instansi pemerintah pusat maupun daerah harus menerapkan SPBE. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara … Baca Selengkapnya
Menteri BUMN, Rini Soemarno meresmikan IDES Cafe secara nasional yang diselenggarakan di Desa Adat Sidayu, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Direksi BUMN, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Kepala Diskominfo Kabupaten Klungkung, serta masyarakat. “IDES Cafe adalah suatu brand untk hadirnya penetrasi internet di perdesaan” ungkap Hikmat Drajat, … Baca Selengkapnya
Menteri BUMN, Rini Soemarno meresmikan IDES Cafe secara nasional yang diselenggarakan di Desa Adat Sidayu, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Direksi BUMN, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Kepala Diskominfo Kabupaten Klungkung, serta masyarakat. “IDES Cafe adalah suatu brand untk hadirnya penetrasi internet di perdesaan” ungkap Hikmat Drajat, … Baca Selengkapnya
Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Dalam memenuhi hak masyarakat untuk tahu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara maksimal dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut terungkap dalam visitasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dalam rangka monitoring dan evaluasi Badan … Baca Selengkapnya
Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Dalam memenuhi hak masyarakat untuk tahu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara maksimal dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut terungkap dalam visitasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dalam rangka monitoring dan evaluasi Badan … Baca Selengkapnya