Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Klungkung
admin@diskominfo Hari Suci Nyepi yang hanya ada di Pulau Bali sudah terkenal diseluruh dunia. Konsep “Nyepi” menjadi hal unik karena khusus di Bali, setiap orang tidak boleh beraktivitas di luar rumah/tempat tinggal atau tidak boleh bepergian. Selain itu tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh menyalakan api/lampu. Aktivitas difokuskan dirumah dengan evaluasi/instrospeksi diri yang sekaligus menjadi waktu bagi … Baca Selengkapnya
Setelah Nusa Penida Festival, Klungkung telah siap mengadakan Klungkung Layangan Festival yang akan diadakan pada 26 dan 27 Oktober 2019 bertempat di Pantai Sidayu Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Langit Pantai Sidayu, Klungkung akan dihiasi liuk eloknya layang-layang tradisional Bali. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan di Klungkung. Kompetisi layang-layang ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori … Baca Selengkapnya
Mimbar Merah Putih, 6 Oktober 2019 SMK TI Bali Global, SMA Negeri 2 Semarapura dan SMPN 3 Semarapura mengisi Mimbar Merah Putih pada Minggu, 6 Oktober 2019 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kania. Masing-masing sekolah menyajikan materi yang berbeda dalam bentuk treatikal. Lagu Indonesia Raya mengawali Mimbar Merah Putih tersebut. Pada kesempatan pertama, … Baca Selengkapnya
Acara dibuka oleh Kadis Statistik Kab. Buleleng. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan rutin sebagai ajang tukar informasi dan saling memberi masukan dalam pengelolaan data statistik sektoral. Arahan Kadis Kominfo Provinsi Bali yang diwakili oleh Kabid Statistik disampaikan bahwa, peringatan Hari Statistik yang dilaksanakan di Provinsi Bali dengan peluncuran buku-buku statistik diantaranya buku … Baca Selengkapnya
Dinas Kominfos Provinsi Bali mengadakan kegiatan koordinasi kehumasan pada Senin 23/9 bertempat di ruang rapat Dinas Kominfos Provinsi Bali. Koordinasi fokus pada bahasan diseminasi informasi dengan tematik pariwisata. Sebagai moderator adalah Kabid Pengembangan Komunikasi Publik, IB Ludra dengan didampingi narasumber dari Komisi Penyiaran Indoensia Daerah Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta dari Badan Penanggulangan … Baca Selengkapnya
Menurut PP nomor 12 tahun 2018, Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, struktur Komposisi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019 … Baca Selengkapnya
Mengutip dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Badan kehormatan mempunyai tugas: memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan KodeEtik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan AnggotaDPRD; melakukan penyelidikan,verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota … Baca Selengkapnya
Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerahditetapkan; melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; … Baca Selengkapnya
Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkunganDPRD; mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan PemerintahDaerah; menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang … Baca Selengkapnya
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. Untuk Kabupaten Klungkung berjumlah 30 … Baca Selengkapnya