Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 166 menyebutkan Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. Untuk Kabupaten Klungkung berjumlah 30 … Baca Selengkapnya
Dengan mengutip Pasal 46 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota , Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang : mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapanDPRD; menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa … Baca Selengkapnya
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Tata kelola pemerintahan saat ini tidak bisa menghindar dari globalisasi, sehingga penyelenggaraannya berkembang pesat menuju implementasi e-Government. Pemanfaatan teknologi, akan mempermudah dalam bertukar data ataupun informasi. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat pula salah satu tantangan yaitu keamanan informasi. Informasi yang dipertukarkan dalam … Baca Selengkapnya
oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Reinventing birokrasi merupakan konsep new public management yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler melalui buku dengan judul Reinventing Government pada tahun 1992. Dipengaruhi oleh buku tersebut Presiden Bill … Baca Selengkapnya
Oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Good governanceadalah sebuah konsep dimana pemerintah bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas berbagai macam hal. Good governance adalah bersinerginya masyarakat, swasta dan pemerintah secara bahu membahu, saling mengawasi, saling memberikan masukan (feed back) agar masyarakat sejahtera. Jadi fungsi dari ketiganya sangat jelas, pemerintah … Baca Selengkapnya
Oleh : Ni Nyoman Luh Witari, SH dan I Wayan Surya Santosa, S.Ikom Mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konsekuen. Memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, dengan mengelola kehidupan dalam kemajemukan. Bangsa Indonesia memiliki modal yang besar untuk memelihara kemajemukan tersebut. Modal … Baca Selengkapnya
Oleh Ni Nyoman Luh Witari dan I Wayan Surya Santosa Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut … Baca Selengkapnya